Taufikurahman

oleh Ir. Endrizal Nazar
Anggota F-PKS DPRD Kota Bandung

Ir. Endrizal NazarSejatinya kepala daerah dipilih hanya untuk masa jabatan 5 tahun. Diperbolehkannya kepala daerah menjabat dua periode tentunya bukan untuk memperbaiki kegagalan atau ketidakberhasilan periode pertama tetapi lebih karena prestasi yang ditorehkannya pada kepemimpinan yang lalu.

Intinya kepala daerah tersebut harus sudah menuntaskan visi, misi, dan semua program prioritasnya dalam masa kepemimpinan 5 tahun tersebut, bukan menuntaskannya pada periode berikutnya kalau terpilih lagi. Apalagi kalau program prioritas tersebut sudah ada target definitif tahun pencapaiannya.

Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan H. Dada Rosada, SH, M.Si masa jabatan 2003 – 2008 memiliki 7 program prioritas yaitu: Bandung Cerdas 2008, Bandung Sehat 2007, Bandung Hijau 2006, Bandung Makmur 2008, Bandung Berprestasi Olahraga 2008, Bandung Kota Seni Budaya 2008, dan Bandung Agamis 2008.

Tujuh (7) program prioritas ini merupakan turunan 6 misi pembangunan kota yaitu: 1) Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religius; 2) Mengembangkan perekonomian kota yang adil; 3) Mengembangkan sosial budaya kota yang ramah dan berkesadaran tinggi, serta berhati nurani; 4) Meningkatkan penataan kota; 5) Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan; 6) Mengembangkan sistem keuangan kota.

Dalam konteks perencanaan yang baik seharusnya setiap misi mempunyai turunan berupa program prioritas. Tetapi misi ke-5 dan ke-6 tidak memuat turunan dalam bentuk program prioritas. Apakah dua (2) misi ini dianggap tidak penting? Padahal tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan misi ke-5 menjadi syarat sebuah daerah bisa berkembang maju menjadi pemerintahan yang melayani serta akan menarik banyak investor. Investasi akan datang karena investor terbebas dari ruwetnya birokrasi dan berbelitnya perijinan.

Demikian pula tiadanya program prioritas sebagai turunan misi ke-6 menjadikan Kota Bandung ”boros dalam pembelanjaan dan irit dalam pemasukan.” Kebijakan penetapan satuan belanja barang dari harga tertinggi pasar umum (bukan distributor) menyebabkan potensi pemborosan mencapai 30%.

Berbeda jauh dengan Pemkab Jembrana yang bupatinya tidak berasal dari birokrat (tetapi dari akademisi) berani menerapkan kebijakan penetapan satuan belanja bersumber dari distributor (efisiensi sampai 30%), sehingga dengan efisiensi ini mereka mampu melaksanakan pendidikan gratis dari SD hingga SMA; menyediakan kesehatan, KTP, KK, Akte Kelahiran serta dokumen kependudukan lainnya secara gratis dan bahkan mampu memberikan dana talangan bagi petani.

Sementara potensi PAD Kota Bandung yang bisa masuk kas daerah sangat terbatas. Sebagai contoh pajak restoran yang terkumpul saat ini hanya disumbang oleh omset rata-rata 3 juta rupiah/hari/restoran dari 432 restoran dan rumah makan yang terkena kewajiban membayar pajak.

Memprihatinkan memang pajak restoran yang masuk ke kas daerah karena ada restoran yang untung bersihnya saja mencapai 150 juta rupiah sebulan (omsetnya bisa mencapai 5 kali lipat atau 25 juta rupiah perhari). Hal ini jelas dikarenakan tidak adanya program priotas sebagai implementasi misi ke-6 diatas.(*)

Artikel sudah dipublikasikan di rubrik Jurkam Koran Seputar Indonesia (Sindo) tanggal 22 Juli 2008.